Home » SYI'AR » FIKROH »
Memahami Pemikiran KH Hasyim Muzadi

Jika NU Tidak Ber-Khittah


Ilustrasi (Ist)

KEHARUSAN NU untuk kembali ke khittah NU 1926 yang diputuskan tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur berisi:

Pertama, pembumian manhaj NU dari unsur ideologi lain, sekaligus pengembangan manhaj tersebut guna mengakomodasi perkembangan zaman tanpa membongkar prinsip-prinsip dasar NU.

Kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar dan filosofi negara, sedangkan akidah syariah tetap Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah.

Ketiga, politik NU adalah politik keumatan dan kebangsaan dalam menegakkan NKRI. Bukan politik kepartaian.

Keempat, kemandirian NU dari seluruh partai politik. NU membebaskan warganya untuk berpartai tetapi siapapun tidak boleh menjadikan jam’iyah NU menjadi partai politik atau bagian dari sebuah partai politik. Apalagi mengatur mekanisme jam’iyah NU dengan aturan partai politik.

Kelima, politik keumatan dan kebangsaan artinya pengembangan sumber-sumber kekuatan masyarakat (mabadi khoiru ummah) sebagai bagian dari pengabdian terhadap agama dan bangsa.

“NU membebaskan warganya untuk berpartai tetapi siapapun tidak boleh menjadikan jam’iyah NU menjadi partai politik atau bagian dari sebuah partai politik.”

 

Menurut Kiai Hasyim, apabila khittah NU 1926 ditinggalkan, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, NU akan disusupi oleh multi-ideologi yang mengakibatkan NU tidak bisa tegak sebagai organisasi sunni, dan pengembangannya akan berjalan tanpa arah dalam konteks liberalisasi pemikiran agama dan pragmatisasi kepentingan.

Kedua, saat ini Pancasila mulai redup karena belum sepenuhnya didukung oleh konstitusi dan aturan perundangan serta kebijakan teknis penyelenggaraan negara.

Secara ideologis Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah merupakan pilar pokok tegaknya Pancasila itu ditinjau dari hubungan syar’i antara agama dan negara. Kalau NU sendiri disusupi multi-ideologi, maka penegakan Pancasila pun akan terganggu.

(Baca: HTI, Studi Kasus di Jawa Barat)

Ketiga, apabila khittah ditinggalkan maka keluhuran, keagungan, serta penghormatan pihak lain terhadap NU akan menjadi pudar. Berganti dengan pragmatisme yang harganya semakin hari akan semakin murah.

Keempat, kalau NU menjadi bagian dari partai politik maka wujud NU akan menjadi lebih kecil dari partai politik. Dan hal ini pemah terjadi semenjak tahun 1973-1984, dimana NU menjadi bagian dari PPP. Ketika itu NU hanya bicara tentang DPR dan DPRD dalam suasana saling pertikaian, sehingga tugas-tugas amanat besar dari para pendiri NU menjadi terbengkalai.

Jadi pemisahan NU dan partai politik bukan berarti kita menghalangi para kader NU untuk berpolitik. Pemisahan tersebut adalah pemisahan struktural, sedangkan secara strategis suatu ketika bisa bertemu kepentingan perjuangan.

Kelima, dengan berpolitik keumatan dan kebangsaan akan melampaui jangkauan sebuah partai politik karena NU berbicara tentang umat, bangsa, dan negara secara utuh.

(Baca: Hizbut Tahrir Indonesia Riwayatmu Dulu dan Nasibmu Kini)

Secara nasional, apabila kita meninggalkan khittah akan mengalami. Kesulitan untuk silaturahmi dengan ormas Islam yang lain, apalagi menjadi pemuka ormas-ormas Islam yang lain. Juga pengaruh NU pada eksponen dan komponen nasional akan menjadi semakin rendah. Hal ini berpengaruh kepada eksistensi dan reputasi NU di dunia intemasional.

Pesantren dan para ulamanya adalah pemilik yang sah dari Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya, pesantren dan ulamanya lah yang paling berkepentingan untuk menyelamatkan dan mengembangkan Nahdlatul Ulama.•

* Disunting dari HM Misbahus Salam, Isalam Rahmatan Lil ‘Alamin, Bunga Rampai Pemikiran dan Aksi Dr KH A Hasyim Muzadi. Disampaikan dalam Silaturahmi KH Ahmad Hasyim Muzadi dengan para ulama pesantren dan gubernur Sumsel dalam acara Pelantikan dan Deklarasi Laskar Anti Narkoba PW Muslimat NU Sumsel.

Baca juga

Surga dalam Persepsi Manusia

Oleh: Dra Hj Mursyidah Thahir MA | Ketua III PP Muslimat NU SETIAP umat apapun …

Watch Dragon ball super