Ketua DPRD Jatim, Halim Iskandar:

Fasilitasi Muslimat NU, Minimal 30 Persen Program Pembangunan Selesai


PEMBUKAAN WORKSHOP: Abdul Halim Iskandar saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka workshop di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Sabtu (7/1). | Foto: MNU Online

MNU Online | SURABAYA – Bagi Ketua DPRD Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar, Muslimat NU adalah organisasi yang sudah jadi. Mapan segala-galanya, mulai konsep, pemikiran hingga program di berbagai bidang yang teruji.

“Satu lagi yang tak dimiliki institusi lain, termasuk di lingkup Nahdlatul Ulama (NU), dari sisi amanah Muslimat NU memiliki grade yang tinggi,” ujar Halim saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka workshop Penguatan Layanan Pendidikan Usia Dini yang digelar PW Muslimat NU di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Sabtu (7/1).

Karena itu, menurut pria yang akrab disapa Pak Halim tersebut, adalah sebuah kebodohan bagi pemerintahan dimanapun, utamanya di Jatim, jika tidak mendukung dan memfasilitasi program-program Muslimat NU.

(Baca: Penguatan Layanan, Muslimat NU Jatim Gelar Workshop Selama Dua Hari)

Bahkan dalam kalkulasinya, dari totalitas kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov) jika memanfaatkan dan menggunakan jalur Muslimat NU dengan memberikan akses dan implementasi, minimal 30 persen sudah membantu menyelesaikan program pembangunan, utamanya di Jatim.

“Urusan PAUD, misalnya, bahkan lebih dari 30 persen itu. Artinya apa? Kalau urusan PAUD Muslimat NU selesai, terfasilitasi dan berjalan baik, maka sama dengan lebih dari 30 persen urusan PAUD di Jatim selesai. Itulah Muslimat NU, karena organisasi ini sudah jadi,” paparnya.

Terkait anggaran PAUD, Halim mengakui memang ada penurunan alokasi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Jatim. Dalam struktur Pemprov bahkan tidak masuk di Bidang, di Bagian saja tidak, tapi di Seksi.

Namun Halim menjamin akan ada akumulasi peningkatan anggaran dengan catatan data yang diberikan kongkret dan satu pintu lewat rekomendasi pimpinan wilayah.

“Ini penting, supaya jelas bahwa yang menjadi sasaran adalah miliknya Muslimat NU,” tegasnya.


PERAN MUSLIMAT NU: Abdul Halim Iskandar (dua dari kanan), berharap banyak policy yang diambil Pemprov Jatim berdasarkan hasil pemikiran dan pengalaman Muslimat NU. | Foto: MNU Online

Sehingga bicara PAUD, pemberdayaan ekonomi dan apa saja yang bersentuhan dengan Muslimat NU, lanjut Halim, kalau memungkinkan dikelola menggunakan satu pintu lewat wilayah.

“Baru kemudian diakses, di-endorse, ditarik ke kabupaten/kota dan di situ kita coba komunikasikan dengan kebijakan stakeholder di kabupaten/kota,” terangnya.

(Baca: Sisir Jumlah Anggota, Siasati Lewat Pembayaran I’anah Syahriyah)

Bagi stakeholder, menurut Halim, seluruh hal yang terkait dengan program-program Muslimat NU adalah keniscayaan karena di situlah letak bagian sukses dari program pemerintahan.

“Makanya saya bersyukur dipanggil ibu-ibu Muslimat NU untuk hadir dalam acara-acaranya. Dengan demikian kami juga bisa melakukan serap aspirasi sekaligus melakukan upaya berkebijakan yang sesuai,” katanya.

Pemprov dan DPRD Jatim, paparnya, sangat berkepentingan dalam menyuskseskan program di Jatim dan berkeinginan agar semakin tahun semakin banyak policy yang diambil berdasarkan hasil pemikiran dan pengalaman Muslimat NU. Selanjutnya menjadi kebijakan Pemprov dan implementasi menjadi tanggung jawab Muslimat NU.

“Karena itu selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang kebetulan menjadi bupati, walikota, ketua-ketua DPRD, kalau ingin mudah dalam mengimplementasi kebijakan dan tepat sasaran ada satu jalur bagus yang bisa dimanfaatkan yaitu Muslimat NU,” katanya.• nur

Baca juga

WAKAF DAN HIBAH: Seminar tentang nadzir dan keterkaitannya dengan wakaf serta hibah. | Foto: PWMNU Semarang

Nadzir Tonggak Utama dalam Pengelolaan Wakaf dan Hibah

MNU Online | SEMARANG – PW Muslimat NU Jawa Tengah, dalam rangka Harlah ke-72 Muslimat …

Watch Dragon ball super