Kolom

Hizbut Tahrir Indonesia Riwayatmu Dulu dan Nasibmu Kini

Oleh: Dr KH As’ad Said Ali
| Wakil Ketum PBNU Periode 2010-2015

HIZBUT TAHRIR Indonesia adalah salah satu cabang Hizbut Tahrir Global yang berpusat di Palestina dan Inggris. Dilihat dari nama, Hizbut Tahrir, berarti partai pembebasan, namun di Indonesia didaftarkan sebagai Ormas.

Kalau dilacak sejarah dan ideologi perjuangannya, Hizbut Tahrir merupakan harakah atau gerakan politik. Tidak semua kegiatan Hizbut Tahrir bersifat terbuka, tapi sebagian tertutup. Misalnya, pemimpin tertinggi Hizbut Tahrir dirahasiakan baik nama maupun keberadaannya.

Masjid kampus IPB Bogor, Al Ghifari menjadi tempat persemaian ideologi HTI pertama di Indonesia. Buku-buku pencetus gagasan HTI, Taqiyudin An Nabbani seperti Syaksiyah Islamiyah, Fikrul Islam, Nizham Islam dikaji dan didiskusikan di kampus tersebut sejak 1983.

Melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK), gagasan Taqiyudin dikembangkan di kampus lain seperti Universitas Pejajaran, IKIP Malang, Universitas Airlangga dan Universitas Hasanudin, Makassar. Mulai awal sembilan puluhan, gagasan HTI didakwahkan ke masyarakat umum melalui cara door to door.

(Baca: Bulan Suci Mereduksi Energi Negatif)

Pada mulanya disampaikan kepada orang tua mahasiswa. Selanjutnya seiring dengan lulusnya para mahasiswa, ide HTI dikembangkan di kantor, pabrik dan perumahan. Periode dakwah ini berlangsung sampai awal 2000-an dan semakin memperoleh momentum dengan berlangsungnya reformasi pada 1998.

Dengan semakin banyaknya kader, maka pada Maret 2002 di Istora Senayan digelar Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah yang dihadiri pembicara dari dalam dan luar negeri. Konferensi itu menandai telah dideklarasikannya HTI.

Penyebaran gagasan khilafah mulai merambah ke pesantren. Pada mulanya dianggap dakwah biasa, tapi kemudian baru menyadari maksud sebenarnya tujuan dari dakwah tersebut yakni mendirikan khilafah sehingga terjadi penolakan.

Ada tiga tahap strategi Hizbut Tahrir yakni Marhalah Tastqif wa Takwin (pengkaderan), kedua Tafaul Maal Ummah (interaksi dengan umat) dan ketiga, Istilamul Hukmi (serah terima kekuasaan) atau dikenal juga dengan istilah Tathbiq Al Ahkam Al Islamiyah.

“Sejak era PBNU di bawah kepemimpinan Kiai Hasyim Muzadi, untuk menunjukkan adanya ancaman dari HTI terhadap negara, NU menggolongkan HTI sebagai organisasi trans-nasional yang harus diwaspadai.”

 

Hizbut Tahrir pertama dideklarasikan pada 1953 di Yerussalem yang pada saat itu masih menjadi bagian dari Yordania. Pemerintah Yordania segera melarang dan menangkap sejumlah pemimpinnya, sehingga sejak saat itu Hizbut Tahrir bergerak secara rahasia.

Tokoh utamanya, Taqiyudin Nabbani hijrah ke Lebanon dan menyebarkan gagasannya di negara tersebut dan Syria secara rahasia. Setelah Taqiyudin wafat pada 1977, Shaikh Abdul Qodim Zallum menggantikan ketua dan kemudian setelah wafat diganti oleh Ata Ibnu Khalil Abu Rashta alias Abu Yasin hingga sekarang.

Sifat radikalisme Hizbut Tahrir karena di dalam doktrinnya, syariah Islam tidak boleh dilaksanakan secara bertahap. Abdul Qodim Zallum mengatakan bahwa penerapan syariat Islam bersifat menyeluruh dan sekaligus (negara Islam).

Disebutkan pula bahwa memerangi penguasa kufur adalah kewajiban. Yang dimaksud penguasa kufur adalah penguasa yang tidak menerapkan syariah Islam secara bulat atau hanya menerapkan sebagian.

(Baca: Membuka Pintu Rezeki Lewat Pernikahan)

Sebagai gerakan politik clandestine Hizbut Tahrir melakukan penyusupan ke dalam pemerintahan khususnya dikalangan aparat keamanan. Pada 1969 Hizbut Tahrir melakukan penyusupan ke Angkatan Bersenjata Yordania dalam rangka kudeta tetapi gagal. Hal yang sama dilakukan pada 1971 tapi juga gagal.

Pada 1972 penyusupan terjadi di Irak yang juga mengalami nasib yang sama. Sejumlah kudeta dan pembunuhan politik di Mesir, Yordania dan Tunisia pada dekade 1970-an melibatkan aktivis Hizbut Tahrir.

Di Turki pada 1985 dan 1986 para aktivisnya mengedarkan konstitusi Hizbut Tahrir yang mengakibatkan 42 anggota Hizbut Tahrir ditangkap. Pemerintah Turki bersikap tegas terhadap Hizbut Tahrir. Pada tahun 2001, Pemimpin Hizbut Tahrir Turki Remzi Ozer ditangkap dan pada Mei 2003 Emir Yilmaz Celik dan 90 aktivis lainnya dipenjarakan.

 ***

Dewasa ini, Hizbut Tahrir bergerak di sekitar 40 negara di Timur Tengah, Asia Tengah, Eropa dan Amerika dan juga Asia Tenggara. Di Inggris dan Amerika Serikat, Hizbut Tahrir mendapat izin, tapi beberapa negara Eropa lain melarang antara lain Jerman.

Amerika Serikat dan Inggris mengizinkan Hizbut Tahrir karena alasan kebebasan politik. Sedangkan Jerman, meskipun menganut demokrasi liberal seperti halnya Inggris dan Amerika Serikat, melarang Hizbut Tahrir dengan alasan tidak berakar pada budaya Jerman alias bersumber dari budaya asing.

Hampir semua negara Arab melarang Hizbut Tahrir dan mengawasi kegiatan-kegiatannya secara ketat. Alasannya sama yakni bertentangan dengan sistem politik dan idelogi negara serta alasan keamanan.

(Baca: Hadiah Terindah itu Didatangi Fakir Miskin)

Di negara-negara Arab yang berbentuk republik, Hizbut Tahrir bertolak belakang dengan sistem politik yang berdasarkan kebangsaan, konstitusi dan prinsip republik. Sebaliknya Hizbut Tahrir ingin mengembalikan sistem khilafah Islamiyah yang telah mengalami kekalahan dalam PD I dan kemudian dibubarkan secara resmi pada 1924.

Di negara-negara monarkhi Timur Tengah seperti Arab Saudi, Yordania, Marokko, Hizbut Tahrir sama sekali tidak ditoleransi. Kalau pun ada, Hizbut Tahrir bergerak secara rahasia dan akan menghadapi tindakan hukum yang keras jika ketahuan oleh aparat keamanan.

Deklarasi ISIS pada 2014 mengakibatkan terjadinya perpecahan di dalam Hizbut Tahrir. Sejumlah aktivis Hizbut Tahrir bergabung ke dalam ISIS dengan alasan telah terbentuknya “khilafah”.

Al Muhajirun, demikian nama pecahan Hizbut Tahrir dan dipimpin oleh Omar Bakri. Perpecahan itu menjalar ke Indonesia dan membentuk organisasi baru dengan nama yang sama. Meskipun demikian, mereka yang bergabung ke dalam Muhajirun hanyalah minoritas.

Kalangan NU sejak awal reformasi, mempersoalkan ideologi HTI yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Sejak era PBNU di bawah kepemimpinan Kiai Hasyim Muzadi, untuk menunjukkan adanya ancaman dari HTI terhadap negara, NU menggolongkan HTI sebagai organisasi trans-nasional yang harus diwaspadai.

Benturan skala kecil sampai sedang, semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini terutama setelah HTI semakin berani memasuki pesantren NU.

(Baca: Perempuan Hadir untuk Menyempurnakan Agama)

Kalangan muda NU rupanya semakin resah dan sering mempertanyakan sikap pemerintah Presiden SBY, kenapa memberi kebebasan kepada HTI yang secara teoritis bertentangan dengan ideologi negara dan anti demokrasi.

Keraguan pemerintah ini disebabkan karena UU Subversi telah dicabut dan diganti dengan pasal 107 KUHP yang kurang tegas. Pemerintah era Presiden Jokowi pada akhirnya menyadari adanya keresahan yang semakin meluas di masyarakat dan adanya potensi konflik, sehingga kemudian memutuskan untuk membubarkan HTI melalui jalur hukum.

Tentu saja warga Nahdliyin menyambut positif dan mendukung sikap pemerintah tersebut. Bagaimana perkembangan selanjutnya, mari kita tunggu dan tetap waspada.•

Baca juga

BERPULANG: Nyai Hj Aisyah Hamid Baidlowi binti KH Abdul Wahid Hasyim wafat) di Jakarta, Kamis (8/3). | Foto: NU Online

Nyai Aisyah Hamid Baidlowi, Mantan Ketum PP Muslimat NU Wafat

MNU Online | JAKARTA – Tepat di Hari Perempuan Internasional, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat …

Watch Dragon ball super