Memahami Pemikiran KH Hasyim Muzadi

HTI, Studi Kasus di Jawa Barat


Foto: Ist

TRADISI keislaman Indonesia menjadi ciri khas dan watak keislaman yang berwajah moderat, adaptif dan kontekstual. Wajah Islam Arab yang menjadi ibu kandung kelahiran dan pusat penyebaran Islam tidak diadopsi langsung secara apa adanya, melainkan diadaptasikan dan dikontekstualisasikan dengan kebudayaan lokal masyarakat.

Tak heran jika wajah Islam di Indonesia lebih berwarna dan bervariasi sesuai dengan karakter kebudayaan  masyarakatnya. Dimana bumi dipijak langit dijunjung.

Seiring dengan perkembangan ideologi, sosial, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, wajah Islam di Indonesia mengalami pergeseran yang sangat tajam. Wajah Islam yang dikenal dengan Islam yang toleran dan moderat secara pelan-pelan berubah dengan munculnya Islam trans-nasional, yang berasal dari Timur Tengah.

Perkembangan Ikhwanul Muslimin dari Mesir, Hizbut Tahrir di Lebanon, Salafi dari Arab Saudi, Syiah dari Iran dan Ahmadiyah dari Pakistan telah mengubah wajah Islam di Indonesia mulai keras dan radikal. Ironisnya, perkembangan ini diperparah dengan maraknya aliran keagamaan radikal-teroris yang direpresentasikan oleh Al Qaidah di Indonesia.

Transmisi Islam trans-nasional yang telah masuk ke hampir seluruh pelosok tanah air telah menjadikan tradisi, budaya dan pemikiran keagamaan masyarakat goyah. Serbuan ideologis dan politik dari kelompok Islam trans-nasional telah mengubah komposisi jumlah pengikut, tradisi keagamaan masyarakat dan kondisi sosial-politik masyarakat.

Trans-nasional adalah suatu gerakan dakwah dari faham keagamaan tertentu yang berhimpitan dengan politik. Dimensi politik ini menganut sistem politik dimana gerakan dakwah tersebut berasal. Istilah trans-nasional bisa dipahami yang intinya adalah menyatukan gerakan dakwah dengan politik yang ada di negeri asal.

“Hizbut Tahrir menawarkan khilafah sebagai bentuk negara. Padahal bentuk negara tidak diwajibkan dalam Islam. Yang diwajibkan adalah substansi dan esensi dari agama.”

 

Dalam dakwahnya, Hizbuth Tahrir telah memaksakan sistem khilafah. Ikhwanul Muslimin bergerak melalui sistem kepartaian. Syiah, Wahabi, Salafi juga merupakan gerakan trans-nasional. Apabila gerakan-gerakan keagamaan tersebut menjadi kuat, maka mereka akan dikendalikan oleh negara asalnya.

Akan halnya Syiah, kelompok ini menggunakan sistem penetrasi, bukan konfrontasi terhadap pemikiran agama mayoritas di Indonesia. Penetrasi tersebut dilakukan melalui proses penyamaran, penyusupan dan kemudian membuat kekuatan di tengah-tengah komunitas tertentu. Jika mengkristal, cepat maupun lambat, akan menjadi sumber konflik.

Hizbut Tahrir menawarkan khilafah sebagai bentuk negara. Padahal bentuk negara tidak diwajibkan dalam Islam. Yang diwajibkan adalah substansi dan esensi dari agama. Akan tetapi, karena pola dan cara berfikir gerakan ini masih tetap berkonsesi dengan negara asalnya, maka peta jalannya pun tidak dapat dipisahkan.

Hizbut Tahrir secara terang-terangan mengusung Khilafah Islamiyah yang berdasarkan syariat Islam, bukan negara yang berdasarkan Pancasila, bukan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bukan menggunakan sistem demokrasi.

(Baca: Hizbut Tahrir Indonesia Riwayatmu Dulu dan Nasibmu Kini)

Salah satu contoh perkembangan HTI yang terjadi di salah satu kota di Jawa Barat, yaitu Kota Bogor. Tim Kajian melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai gerakan aliran keagamaan yang ada di kampus-kampus. Salah satu kampus yang menjadi obyek penelitian adalah Institut Pertanian Bogor (IPB).

IPB terpilih karena berada di wilayah Kabupaten Bogor yang menjadi lokus kajian kali ini, dan terdapat sejarah penyebaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di lingkungan kampus ini.

Tim Kajian diterima oleh Prof Dr Vonny Koesmaryono, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB; Bapak Sugeng, Direktur Kemahasiswaaan; dan Bapak Hamzah, Dosen Agama Islam.

Perkembangan HTI boleh dikatakan, awal mula masuknya gagasan Hizbut Tahrir dilakukan secara tidak sengaja. Adalah Kiai Mama Abdullah bin Nuh, pemilik pesantren Al Ghazali Bogor mengajak Abdurahman Albagdadi, seorang aktivis Hizbut Tahrir yang tinggal di Australia untuk menetap di Bogor sekitar 1982-1983.

(Baca: Peran Keluarga dalam Mencegah Faham Radikal)

Tujuannya semata untuk membantu pengembangan pesantren Al Ghazali. Nah, saat mengajar di pesantren tersebut, Abdurahman Albagdadi mulai berinteraksi dengan para aktivis masjid kampus dari Masjid Al Ghifari, IPB Bogor.

Dari sini pemikiran-pemikiran taqiyuddin mulai didiskusikan. Dibentuk kemudian halaqah-halaqah (pengajian-pengajian kecil) untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan HT. Buku-buku HT seperti Syaksiyah Islamiyah, Fikrul Islam, Nizhom Islam mulai dikaji serius.

Para aktivis kampus inilah yang mulai menyebarkan gagasan HT. Melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus, ajaran HT menyebar ke kampus-kampus di luar Bogor seperti Unpad, IKIP Malang, Unair bahkan hingga ke luar Jawa, seperti Unhas. Satu dekade kemudian, tepatnya pada dekade 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir mulai disampaikan kepada masyarakat umum dengan cara door to door.

Tahap pertama, penyampaian dakwah pada orang tua mahasiswa. Kedua, seiring dengan waktu lulusnya para mahasiswa, maka aktivitas dakwah mulai bergerak di perkantoran, pabrik dan perumahan. Dakwah inipun dilakukan selama satu dekade, hingga dekade 2000-an.

(Baca: Hadiah Terindah itu Didatangi Fakir Miskin)

Dakwah Hizhut Tahrir semakin mendapat kesempatan seiring adanya perubahan iklim politik di Indonesia: Reformasi. Namun demikian, tidak serta merta Hizbut Tahrir mendeklarasikan dirinya sebagai gerakan Islam yang terbuka.

Namun seiring berkembangnya sambutan masyarakat, sebuah konferensi Internasional soal Khilafah Islamiyah kemudian digelar, yaitu pada Maret tahun 2002 di Istora Senayan. Konferensi ini menghadirkan tokoh-tokoh Hizhut Tahrir dari dalam dan luar negeri sebagai pembicara. Di antaranya KH dr Muhammad Utsman SPFK (Indonesia), Ustadz Ismail AJ-Wahwah (Australia), Ustadz Syarifuddin M Zain (Malaysia) dan KH Muhammad AI-Khaththath (Indonesia).

Konferensi tersebut menandai lahirnya organisasi Hizhut Tahrir di Indonesia. Partai ini langsung memproklamirkan diri sebagai partai politik yang berideologi Islam, namun menolak bergabung dengan sistem politik yang ada. Tentu saja kehadiran partai Islam yang baru ini membuat tidak nyaman partai-partai Islam yang sudah ada.

Menolak Gagasan HT

Penolakan Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia, berawal tahun 1980-an dari para aktivis masjid kampus Masjid Al Ghifari IPB Bogor yang mengeksplorasi gagasan Hizbut Tahrir intenasional dengan membentuk kelompok-kelompok kecil pengajian (halaqah-halaqah).

Seperti halnya pengajian-pengajian yang dilakukan di kampus-kampus lain oleh kelompok remaja masjid yang terinspirasi dengan gagasan Ikhwanul Muslimin untuk pembaruan (tajdid) atau perbaikan (islah) beragama. Kegiatan tersebut waktu itu sangat menarik bagi mahasiswa lulusan sekolah umum yang kurang mendapatkan pendidikan agama Islam yang mendalam.

Dalam pengembangannya, selain masjid kampus, sasaran dakwah HT adalah masjid-masjid jami’ (umum) di tingkat kabupaten. Partai ini melakukan pendidikan dan pembinaan umat dengan wawasan Islam versi mereka, melancarkan pertarungan pemikiran, dan akivitas politik yang kadang bersinggungan keras dengan Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai mainstream kelompok Islam di Indonesia yang sudah memiliki massa pendukung dengan tradisi beragama yang kuat.

(Baca: Jihad Melawan Narkoba)

Berdasarkan hasil pertemuan dengan Wakil rektor IPB beserta jajaran, diperoleh informasi bahwa IPB mempunyai unit kegiatan mahasiswa yang fokus pada kegiatan dan ajaran Islam, yaitu UKM BKIM (Badan Kerohanian Islam Mahasiswa).

Pihak kampus mengakui bahwa UKM ini dikooptasi oleh kelompok mahasiswa HTI dan KAMMI. Pengurus UKM berkisar antara 15 orang. Setiap tahunnya melakukan perekrutan anggota kurang lebih 20-30 orang. Menurut Prof Dr Vonny Koesmaryono, setiap perkembangan organisasi Islam di Kampus IPB masih bisa di-manage. Hubungan antarorganisasi mahasiswa juga berjalan dengan baik.

Sebagai upaya preventif agar mahasiswa tidak terpengaruh oleh gerakan dan kelompok-kelompok keagamaan trans-nasional dan mengarah radikal, IPB membuat program:

  1. Mewajibkan mahasiswa baru pada tahun pertama untuk tinggal di asrama.
  2. Kegiatan di asrama yaitu kajian rutin pukul 06.00-07.00 untuk memahami Islam yang benar, mengkaji kitab-kitab agama seperti Riyadhus-sholihin, Fiqhusssunnah serta kajian Islam lainnya.
  3. Gerakan shalat berjamaah dan cinta membaca Al Qur’an.
  4. Pihak IPB juga bekerja sama dengan masjid di sekitar kampus, untuk memantau perkembangan gerakan keagamaan di masyarakat.
  5. Jumat keliling ke-17 desa lingkar kampus untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat, termasuk penyebaran gerakan Islam lokal dan trans-nasional di Kabupaten Bogor.

Setiap unit kegiatan mahasiswa mempunyai dosen pembina. Sehingga, apapun yang terjadi kepada mahaslswa dan kegiatannya pihak kampus akan berkoordinasi dengan dosen pembina.

Selama ini di IPB, tidak ada kelompok yang terang-terangan membuka forum anti pancasila atau anti NKRI, akan tetapi kalau yang membicarakan dalam forum nonformal, misalnya tentang khilafah terjadi.

Kampus menilai bahwa gerakan mahasiswa yang berkembang di kampus IPB di antaranya HMI, PMII, IMM, KAMMI, HTI dan organisasi daerah berjalan beriringan dan tidak ada yang ekstrem. Selama ini mereka saling menjaga dan damai di kampus.

(Baca: Keberkahan – Barakah dan Kemakmuran)

Tim Pengkaji melihat bahwa sekalipun keberadaan HTI di dalam lingkungan kampus dibiarkan adanya, namun organisasi ini masih terkontrol dengan baik. Meskipun secara ideologis HTI menentang Pancasila dan NKRI untuk lebih memilih mendirikan khilafah, namun hal tersebut tidak disampaikan secara terbuka di muka umum.

Dengan demikian, pergerakan HTI di Bogor tidak terlalu meluas. Mahasiswa IPB pun sudah dibekali dengan matang pada saat awal perkuliahan di asrama untuk membantu proses kematangan berpikir dan mencegah terlibatnya mahasiswa dengan kegiatan aliran keagamaan yang radikal.

Selain di area Kampus, berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus MUI Kabupaten Bogor, pargerakan HTI di wilayah ini mampu di kontrol dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari paran tokoh agama, tokoh masyarakat serta peran MUI dalam mengelolanya. HTI tidak dimasukkan ke dalam susunan pengurus MUI Kabupaten Bogor sebagai langkah pencegahan konflik.•

* Disunting dari buku HM Misbahus Salam, “Islam Rahmatan lil ’Alamin, Bunga Rampai Pemikiran dan Aksi Dr KH A Hasyim Muzadi (Surabaya, Pena Salsabila, 2017) dan buku: Dr KH Hasyim Muzadi (anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Sosial Keagamaan, Laporan Kajian 2015, Pengaruh Jaringan Islam Lokal dan Trans-Nasional terhadap Instabilitas Negara”.

Baca juga

PENGUATAN MAJELIS TAKLIM: Workshop Bidang Ekonomi dan Koperasi Muslimat NU di Gedung PBNU, Rabu (7/11). | Foto: MNU Online

Hindari Rentenir, Muslimat NU Perkuat Majelis Taklim dengan Koperasi

MNU Online | JAKARTA – Induk Koperasi An-Nisa (Inkopan) Muslimat NU akan membantu membuatkan koperasi …

Watch Dragon ball super