Dari Workshop Keluarga Maslahah (2)

Inilah Tiga Kategori Terbesar Penyebab Perceraian


KETAHANAN KELUARGA: Ketum Nyai Hj Khofifah IP didampingi Ketua dan Sekretaris PW Muslimat NU Jatim, Nyai Hj Masruroh Wahid (tengah) dan Hj Mariyam Baharuddin. | Foto: MNU Online

MNU Online | SIDOARJO – Wajarlah kalau  Ketua Family Foundation, lembaga di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Taj Hamad mengaku kaget melihat angka perceraian di Indonesia, negeri dengan penduduk mayoritas muslim.

Merujuk data Komnas Perempuan pada Buku Catatan Tahunan 2016 Edisi Launching 7 Maret 2016 yang dikutip Kementerian Sosial, dari 352.070 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) pada 2015 terdapat 252.587 kasus perkara cerai gugat, disusul cerai talak (98.808 kasus) serta izin poligami (675 kasus).

(Baca: Ketahanan Nasional Terbangun dari Ketahanan Keluarga)

Sedangkan penyebab perceraian menurut kategorisasi Pengadilan Agama (PA) dari 15 kategori yang dirilis, ada tiga kategori terbesar yakni tidak ada harmonisasi sebanyak 97.418 perkara (32 persen), tidak ada tanggung jawab 73.996 perkara (24 persen) dan ekonomi 66.024 perkara (22 persen). Trend “tiga besar” di 2015 ini sama dengan 2013 dan 2014.


TINGGI: Perkara perceraian sangat tinggi karena tidak menempatkan pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang agung. | Grafis: Kemensos RI/Sumber: Komnas Perempuan

“Tidak harmonis itu macam-macam. Bisa merasa rumahnya kurang mentereng atau mobilnya kurang bagus,” papar Ketua Umum PP Muslimat NU, Dra Nyai Hj Khofifah Indar Parawansa MSi.

(Baca: Penguatan Layanan, Muslimat NU Jatim Gelar Workshop Selama Dua Hari)

“Apa saja bisa menjadi penyebab tidak harmonis kalau kita mempermasalahkan, maka masalah itu bisa muncul. Tapi kalau kita anggap itu bagian dari karunia Allah ya kita akan longgar hati gitu.”

Lalu kategori tidak ada tanggung jawab. “Misalnya anak waktunya bayar sekolah, diam. Waktunya bayar cicilan mobil, diam. Itu tidak ada tanggung jawab namanya,” tandasnya.


PENYEBAB PERCERAIAN: Tidak ada harmonisasi menjadi penyebab tertinggi dari peceraian. | Grafis: Kemensos RI/Sumber: Komnas Perempuan

Karena itu, tambah Khofifah, pernikahan harus ditempatkan kembali di posisi mitsaqon gholidzo (perjanjian/sumpah yang agung). “Apakah akan dimulai dari kepala KUA, ataukah pemberi nasihat perkawinan,” katanya.

(Baca: Bank Jatim Siap Fasilitasi Pendanaan Usaha Warga Muslimat NU)

Khofifah mencontohkan kalau ada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), maka para penasihat perkawinan mesti menerjemahkannya dengan ayat wa ‘asiruhunna bil ma’ruf (Dan pergaulilah istrimu dengan baik).

“Kalau perempuan yang menjelaskan rasanya itu akan masuk di dalam bagian mau’idhoh nikah, tapi kalau laki-laki saya khawatir yang terjadi (ayat yang dipilih) arrijalu qawwamuna ‘alan nisa’ (Lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita).

Kekhawatiran Khofifah mungkin tak berlebihan, sebab di negeri ini para penasihat perkawinan masih banyak dari kaum laki-laki. “Jadi bisa beda ayat yang dijadikan referensi,” katanya.• nur

Baca juga

BERPULANG: Nyai Hj Aisyah Hamid Baidlowi binti KH Abdul Wahid Hasyim wafat) di Jakarta, Kamis (8/3). | Foto: NU Online

Nyai Aisyah Hamid Baidlowi, Mantan Ketum PP Muslimat NU Wafat

MNU Online | JAKARTA – Tepat di Hari Perempuan Internasional, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat …

Watch Dragon ball super