Pelaksanaan Dana Desa

Kades Sambut Hangat Muslimat NU Kawal Dana Desa, Asal..


SIAP KAWAL DANA DESA: Ibu-ibu Muslimat NU perlu mendapat diklat sebelum mengawal pelaksanaan dana desa. | Foto: MNU Online

MNU Online | SURABAYA – Rencana Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Eko Putro Sandjojo melibatkan ibu-ibu Muslimat NU dalam mengawal dana desa disambut hangat para kepala desa (Kades).

Hanya saja, perlu ada tahapan termasuk diklat sebelum melakukan pendampingan agar hasilnya lebih maksimal. “Rencana itu bagus, karena selama ini pendamping yang ada nggak efektif. Kebanyakan di Waru itu malah lebih cerdas yang didampingi,” kata Kades Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Trisnadi MM, Jumat (31/3).

“Tapi perlu tahapan sebab tidak semua Muslimat NU di tingkat ranting mengerti Perbup (Peraturan Bupati) terkait pegelolaan dana desa. Perlu ada diklat tersendiri bagi ibu-ibu Muslimat NU yang akan mendampingi. Nggak langsung ngawal sebab tidak gampang mengelola dana desa segitu banyak.”

(Baca: ‘Ditakuti’ Kades, Ibu-ibu Muslimat NU Lebih Pas Kawal Dana Desa)

Apalagi, kata Trisnadi, pencairannya sering molor. Dia mencontohkan pada 2016 Desa Kureksari mendapat dana desa dari pusat Rp 600 juta yang pencairannya dibagi dalam tiga termin.

“Termin ketiga baru cair 28 Desember, sedangkan pembangunan sudah selesai semua di bulan itu. Otomatis Kades yang cari talangan,” ungkapnya.

Sudah pencairan molor, kata Trisnadi, Kades juga harus berpacu membuat laporan karena Januari harus selesai.

“Kalau pembangunan di desa dikerjakan setelah pencairan, ya mustahil dalam tiga hari dikerjakan,” katanya, sembari menambahkan untuk termin satu pencairan pada Mei dan termin dua di bulan September.


GANDENG MUSLIMAT NU: Ditemani Ketum Hj Khofifah IP dan pengurus PPMNU, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo usai memberi materi dalam Rapimnas Muslimat NU di Sentul, Bogor. | Foto: MNU Online

Tahun ini, misalnya, lanjut Trisnadi, Desa Kureksari yang memiliki penduduk 13 ribu menerima dana desa Rp 800 juta atau naik Rp 200 juta dari tahun lalu tapi belum ada pencairan.

“Sesuai jadwal, seharunya Maret ini sudah keluar karena per tiga bulan. Tapi sampai sekarang belum cair,” katanya.

(Baca: Susunan Pengurus PP Muslimat NU 2016-2021)

“Makanya perlu diklat untuk ibu-ibu Muslimat NU yang akan ikut mengawal, harus ada tahapan-tahapan, tidak langsung ngawal begitu karena penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa tak semudah yang dibayangkan.”

Trisnadi menambahkan, ada dua jenis dana yang dikelola desa, yakni dana desa dari pusat dan  penghasilan desa. “Ini nggak boleh dicampur. Dari pusat untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, kalau penghasilan desa untuk pembelanjaan,” tuntasnya.• nur

Baca juga

PENCEGAHAN TPPO: Sosialisasi pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Purwokerto, Jawa Tengah. | Foto: MNU Online

Cegah TPPO, 3 Hari Muslimat NU Gelar Sosialisasi di Purwokerto

MNU Online | PURWOKERTO – Selama tiga hari, 12-14 September 2018, Pimpinan Pusat (PP) Muslimat …

Watch Dragon ball super