Angka Perceraian Meningkat, Gugatan Pihak Perempuan Capai 65 Persen

mnu-bkkbn

MNU Online | JAKARTA – Angka perceraian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Bahkan, kini perceraian banyak terjadi karena adanya gugatan cerai dari pihak perempuan. Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, secara di nasional, di banyak daerah angka perceraian mencapai 50 persen keatas dari angka pernikahan.

“Kondisi ini perlu mendapat tanggapan serius,” kata Khofifah saat menyampaikan sambutan pada cara penutupan Rakor soal Keluarga Berencana dan Kependudukan di gedung BKKBN, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (15/3).

Bahkan, kata Khofifah, kini angka gugatan cerai dari pihak perempuan juga sangat tingi di banyak daerah. “Angka gugatan cerai dari pihak isteri mencapai 65 persen keatas dari kasus cerai yang ada. Penyebabnya macam-macam, diantaranya karena laki-laki selingkuh,” katanya dalam rakor yang diikuti BKKBN, Muslimat NU dan LKKNU dari seluruh Indonesia ini.

Karena itu, Khofifah memandang perlu adanya latihan pranikah kepada pasangan yang akan menikah. Tidak hanya dari Kementerian Agama dan lembaga yang berhubungan dengan agama, namun BKKBN juga punya peran penting dalam hal pembangunan keluarga berkualitas.

Ia menilai, selama ini program latihan pranikah tidak berjalan baik, karena masih angka perceraian masih tinggi. “Bayak laki-laki siap menjadi suami tapi tidak siap menjadi bapak. Banyak juga perempuan siap menjadi istri tapi tidak siap menjadi ibu,” jelas mantan menteri pemberdayaan dan kepala BKKBN ini.

Dikatakannya, kalau gugatan cerai dilakukan perempuan, yang perlu dipertanyakan adalah laki-laki, bagaimana memperkuat keutuhan keluarganya. “Karena gugatan cerai dikarenakan persoalan ekonomi, selingkuh dan dari 13 item yang menyebabkan perceraian adalah perbedaaan afiliasi politik,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, BKKBN adalah salah satu pihak yag harus fokus pada pembangunan keluarga menuju keluarga berkualitas. “Untuk itu, latihan pranikah perlu dioptimalkan, BKKBN harus kerjasama dengan kemenag. Sekarang ini yang nangani Dikbud, ini kurang pas,” ujarnya.

Pada bagian lain, ia mengungkapkan, persoalan ledakan penduduk di Indonesia tidak bisa dianggap main-main. Sebab, karena jumlah penduduk sudah tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada. ”Harus ada manajemen kependudukan dan dibahas secara komprehensif,” ungkapnya.

Selama ini, katanya, belum ada perspektif yang sama mengenai UU Kependudukan. Buktinya, masih banyak penduduk di Indonesia yang berada dibawah kemiskinan, karena kualitas penduduk yang masih rendah. Hal itu penting, karena ada kaitannya dengan pencapaian target MdGS Tahun 2015.

“Problem besar di Indonesia adalah masih soal kemiskinan, karena memang belum ada perspektif yang sama mengenai UU kependudukan. Instansi terkait, terutama BKKBN harus punya program membangun penduduk yang lebih berkualitas dan penduduk yang berkualitas akan lebih kompetitif,” tuturnya. ♦ mil

Baca juga

SILATURAHIM PP MUSLIMAT NU-WAPRES: Silaturahim Pengurus PP Muslimat NU dengan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/7). | Foto: MNU Online

Temui Wapres JK, Khofifah Sampaikan Keberhasilan Muslimat NU di Pilkada

MNU Online | JAKARTA – Ketua Umum PP Muslimat NU, Dra Nyai Hj Khofifah Indar …

Watch Dragon ball super