Home » WARTA »


Khofifah: IMB Harus Disertai Sumur Resapan

diskusi-mnu

DEPOK- Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa kembali menegaskan melalui sumur resapan, bencana banjir bisa dihindari. Sebagai langkah kongkrit, pihaknya meminta kepada pemerintah agar dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) harus menyertakan adanya sumur resapan.

Pasalnya, dengan persyaratan tersebut mereka yang akan membuat rumah atau bangunan akan menyediakan lahannya untuk pembuatan sumur resapan. “Saya paham banyak orang tidak mengetahui sumur resapan. Tapi, dengan kita minta pemerintah untuk membuat sumur resapan saat pengajuan IMB sangat efektif,”ujarnya seusai menjadi narasumber pada Roundtable Discussion Muslimat NU, dengan tema


Penguatan Kapasitas Muslimat NU dalam menyerap aspirasi masyaraka tentang anggaran Manajemen Banjir. Hotel Bumi Wiyata, Margonda, Selasa (4/12).

Menurutnya, gasasan sumur resapan telah digaungkan sejak pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid. Hanya saja, saat itu tidak mendapat tanggapan secara langsung dari sejumlah pihak. “Kita tidak hanya menginstruksikan pada anggota Muslimat NU untuk membuat sumur resapan di pekarangan dan lahan masing-masing. Namun, kepada masyarakat secara umum dan Pemerintah juga kita dorong untuk melakukan hal ini. Bayangkan saja, kalau dalam satu RW ada puluhan saja sumur resapan di pekarangannya. Maka, ini akan bermanfaat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan bisa mencegah terjadinya banjir,”paparnya.

Khofifah mengaku gerakan membuat sumur resapan memang tidak relevan dan masyarakat secara umum juga belum banyak yang mengetahui. Ia mencontohkan, saat membangun rumahnya ternyata konstruktor bangunan tidak mengetahui cara membuat sumur resapan.

“Saya tidak takut dengan langkah yang tidak populis melalui sumur resapan. Tapi, manfaatnya yang banyak menjadi pendorongnya. Cuma memang, banyak yang belum tahu dan perlu sosialisasi lebih lanjut dari Pemimpin daerah,”tuturnya.

Konsultan pengembangan Masyarakat Arifin Junaidi mengungkapkan, kebijakan tersebut sulit terlaksana. Ia mencontohkan, di Jakarta Selatan telah mensyaratkan saat pengajuan IMB hanya boleh mendirikan bangunan 20 persen dari luas lahan. Saat pelaksanaan mulanya dilaksanakan. Namun, setelah berjalan cukup lama dengan diam-diam membangunnya lagi tanpa ijin terlebih dahulu.

“Kayaknya sulit melakukan itu. Contohnya di Jakarta Selatan, Awalnya mereka membangun sesuai ketentuan. Tapi, diam-diam mereka membangun lagi dibelakangnya tanpa sepengetahuan pemerintah,”paparnya.

Kegiatan yang berlangsung 4-5 Desember tersebut juga dihadiri Ketua PBNU Slamet Efendy Yusuf, Ketua LBH NU Andi Najmi dan lainnya. mil/dms

Baca juga

Khofifah: Jangan Biarkan Investasi Akhirat Tergerus Lewat Handphone

MNU Online | TANGSEL – Ketua Umum PP Muslimat NU, Dra Nyai Hj Khofifah Indar …

Watch Dragon ball super