Home » WARTA »


Muslimat Setuju Fatwa Haram Pengiriman TKW PRT, Tapi…..

kip-sip-1JAKARTA-Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Menyusul banyaknya kasus kekerasan yang dialami TKW, MUI mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa haram mutlak.

Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa merespon positif rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggeluarkan fatwa haram pengiriman Tenaga Kerja Wanita Pembantu Rumah Tangga (TKW PRT) ke luar negeri.

Namun, Khofifah meminta pengiriman TKW PRT yang sudah menikah saja yang dihentikan secara total. Sebab, katanya, beban dan masalah yang timbul dari TKW PRT cukup besar, baik bagi TKW PRT sendiri maupun bagi keluarga yang ditinggalkan.

“Apalagi di Saudi Arabia yang sangat tertutup. Jadi kalau TKW PRT yang sudah menikah ini, menurut saya dihentikan total saja, yaitu ke semua negara. Kalau bahasa MUI ya mungkin haram,” kata Khofifah kepada Duta Masyarakat di sela acara pendidikan dan pelatihan koperasi Muslimat NU di gedung PBNU, tadi malam.


Sedang TKW PRT yang belum menikah, menurut Khofifah, harus melihat dulu negara yang menjadi tujuan tempat kerja mereka. “Kalau TKW PRT yang belum menikah, masih harus melihat negara tujuan dahulu,” katanya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur ini mencontohkan Hongkong. Negara tersebut, katanya, layak menjadi tujuan TKW PRT asal Indonesia, karena di negara tersebut PRT masuk dalam pekerja formal.

“Artinya perlindungan terhadap mereka cukup baik. Ada waktu liburnya dan lain-lainnya. Hongkong ini cukup baik bagi TKW PRT Indonesia. Jadi gak masalah kalau tujuannya adalah Hongkong,” kata Khofifah yang berkali-kali datang ke Hongkong untuk bertemu TKW Indonesia.

Cerita di Hongkong lain dengan Taiwan. Ia mengungkapkan, Taiwan tidak menerima TKW PRT, tapi menerima pengasuh orang-orang tua. “Taiwan tidak butuh PRT. Yang dibutuhkan adalah pengasuh manula,” katanya.

Bahayanya, lanjut jelas Khofifah, TKW yang dikirim ke Taiwan umumnya adalah perempuan, sedangkan yang diasuh umunya laki-laki. “Meskipun mereka tua, tapi masih seger-seger. Jadi madlaratnya banyak,” katanya.

Lebih lanjut, Khofifah yang berkali-kali datang ke Taiwan, mendapat cerita langsung dari para TKW, bahwa mereka juga bertugas memandikan laki-laki yang diasuh. “Ini kan bahaya. Selain itu, umumnya orang yang diasuh dan yang mengasuh hanya tinggal berdua di satu apartemen,” ungkapnya.

Menyinggung soal moratorium yang akan dilakukan pemerintah, mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) Cabang Surabaya ini, pemerintah seharusnya tidak melakukan perjanjian ulang dengan pemerintah Saudi Arabia seja. Sebab, perlakukan terhadap TKW yang bermasalah tidak hanya di negara kaya minyak itu saja.

“Bagaimana TKW ini bisa menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka. Ketika saya ketemu mereka di Taiwan, banyak diantara mereka yang tidak bisa menjalankan shalat dan lain-lainnya,” katanya.

Soal pengangguran yang timbul akibat penghentian pengiriman TKW PRT, Khofifah menyarankan pemerintah membuat pusat-pusat latihan kerja di daerah-daerah yang penduduknya selama ini banyak menjadi TKW PRT.

“Pemerintah mestinya punya data soal itu. Di daerah tersebut perlu dibuat tempat-tempat latihan life skill. Kalau pun mereka menjadi TKW lagi, kalau dapat pelatihan, pekerjaan mereka akan meningkat,” jelasnya.mil

Baca juga

PENGUATAN MAJELIS TAKLIM: Workshop Bidang Ekonomi dan Koperasi Muslimat NU di Gedung PBNU, Rabu (7/11). | Foto: MNU Online

Hindari Rentenir, Muslimat NU Perkuat Majelis Taklim dengan Koperasi

MNU Online | JAKARTA – Induk Koperasi An-Nisa (Inkopan) Muslimat NU akan membantu membuatkan koperasi …

Watch Dragon ball super