Khofifah: Waspadai Radikalisme Berkedok Agama

kip_1SEMARANG-Muslimat NU diajak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Jika ada kelompok atau perorangan yang mengajarkan radikalisme atau berbuat radikal, terlebih berkedok agama, diminta diperhatikan.

Badan Otonom Nahdlatul Ulama ini dinilai punya peran yang strategis dan mampu melakukan hal itu karena memiliki jaringan luas dan akar yang kuat di masyarakat bawah. Karena anggotanya adalah para ibu-ibu, warga Muslimat NU dipandang  bisa melakukan pengawasan itu.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa dalam acara Sosialisasi  Putusan MPR RI di Lingkungan PW Muslimat NU Jawa Tengah di Aula I Kampus I IAIN Walisongo Semarang, Kamis (13/10).

Acara dihadiri rektor IAIN Walisongo Dr Muhibbin Nur, Sekretaris Umum PWNU Jateng Arja Imroni, sejumlah pimpinan badan otonom NU tingkat Jawa Tengah, dan para pimpinan PC Muslimat NU se-Jawa Tengah.


“Jika di lingkungan ibu-ibu ada orang yang berperliku aneh dalam beragama. Cenderung radikal dan membuat keresahan, harap diawasi. Diperhatikan. Syukur bisa dicegah. Karena anak-anak itu adalah anak-anak kita,” tutur anggota MPR asal Jawa Timur ini.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah melantik Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Tengah Periode 2010-2015 dan memberi pengantar sambutan dalam Rapat Kerja yang diadakan usai sosialiasi rampung.

Sementara itu DPR RI Zainut Tauhid Sa`adi selaku badal (pengganti) ketua MPR RI menyampaikan, Indonesia dibangun dengan Empat Pilar Wawasan Kebangsaan. Yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PPP ini menjelaskan, sosialisasi itu adalah hasil kesepakatan MPR RI dengan Muslimat NU yang digelar dengan tujuan meningkatkan wawasan kebangsaan dalam memperkokoh NKRI. Sosialisasi putusan MPR RI dilaksanakan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

“Diharapkan dari sosialisasi ini, warga NU semakin cinta dan mengerti Undang-Undang Dasar (UUD). Tidak hanya melaksanakannya saja, tetapi juga dapat memahami dan mampu mengkritisinya,” kata anggota Komisi VI DPR asal Jepara ini.

Dalam paparannya, ia menerangkan tentang Tugas dan fungsi MPR RI, pembubaran Dewan Pertimbangan Agung (DPA) serta amandemen TAP MPR yang berisi penegasan bahwa Presiden tidak dapat dijatuhkan dengan alasan politik.

Selain itu, perubahan UUD 1945 dilakukan MPR guna penyempurnakan ketentuan fundamental ketatanegaraan Indonesia sebagai pedoman utama mengisi tuntutan reformasi dan memandu arah perjalanan bangsa dan negara masa kini dan masa datang.mil/nuo

Baca juga

SILATURAHIM PP MUSLIMAT NU-WAPRES: Silaturahim Pengurus PP Muslimat NU dengan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/7). | Foto: MNU Online

Temui Wapres JK, Khofifah Sampaikan Keberhasilan Muslimat NU di Pilkada

MNU Online | JAKARTA – Ketua Umum PP Muslimat NU, Dra Nyai Hj Khofifah Indar …

Watch Dragon ball super