Puasa dan Kejujuran

Oleh : Khofifah Indar Parawansa

IBADAH puasa bukan sebatas hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, tapi memiliki hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Karena itu, puasa juga bisa dikatakan ibadah sosial, karena jika dijalankan dengan baik dampaknya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat luas.

Allah SWT berfirman : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS. Al Baqarah:183).

Ayat tersebut bisa disimpulkan, bahwa tujuan diwajibkannya berpuasa bagi umat Islam adalah takwa. Menurut pendapat para ulama, Takwa adalah mentaati perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya. Artinya, tujuan puasa adalah perubahan sikap. Misalnya, dari sikap tidak bertanggung jawab menjadi lebih lebih bertanggung jawab.

Untuk para pemimpin dan pemegang kebijakan di Negara ini, ibadah puasa bisa menjadi wahana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, jabatan adalah amanat dan mengkhianati amanat adalah salah satu dari larangan Allah. Sebaliknya, menjalankan amanat adalah bagian dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah.

Terkait itu, bangsa Indonesia saat ini sedang menghadai banyak masalah. Salah satunya adalah masalah Tenaga Kerja Wanita Pembantu Rumah Tangga (TKW PRT) yang bekerja di luar negeri. Saat ini, mereka masih banyak menghadapi masalah yang tentu membutuhkan perhatian dan langkah strategis pemerintah. Apalagi, 80 persen problem TKW, terutama yang non formal sebenarnya ada di Indonesia sendiri.

Problem itu, salah satunya adalah ketidakjujuran. Padahal kejujuran adalah modal utama, karena kondisi Indonesia jauh berbeda dengan Negara-negara tempat tujuan TKW bekerja, misalnya Arab Saudi. Ketidakjujuran itu, antara lain:

Pertama;ketidakjujuran dalam masalah umur. Dalam banyak kasus ditemukan ada TKW yang umurnnya dipalsukan. Misalnya, umur yang asli sebenarnya baru 16 tahun, tapi dalam KTP dan Pasport ditulis 21 tahun. Terkait ini, berarti ada ketidakjujuran yang dilakukan oleh aparat yang dampaknya bisa fatal, karena jika mereka bermasalah di negara tujuan, mplikasinya bisa luas, karena negara penerima mempersyaratkan usia tertentu ( umumnya minimal 21 tahun).

Kedua; ketidakjujuran dalam masalah kesehatan. Dalam banyak kasus ditemukan TKW yang tidak memenuhi syarat dalam hal kesehatan. Namun, saat medical chek up, yang terjadi hanya sekedar legalitas surat tanpa proses pemeriksaan (penulis sendiri pernah uji coba secara langsung). Terkait ini berarti ada ketidakjujuran dari lembaga medical check up yang mengeluarkan surat keterangan. Padahal, ketidakjujuran ini berdampak fatal, karena setelah tiba di Negara tujuan, TKW ini sakit-sakitan bahkan dipulangkan kembali.

Ketiga ; ketidakjujuran dalam masalah skill. Kasus ini banyak terjadi pada TKW PRT, baik yang bekerja di Timur Tengah, maupun di ASEAN, seperti di Malaysia dan Brunei. User (majikan) sebenarnya ingin punya pembantu yang bisa memasak, tetapi ketika tiba di Negara tujuaan, ternyata TKW ini tidak bisa mengoperasikan kompor gas dan microwave, dan bahkan tidak bisa memasak.

Pada kasus lain, ada TKW yang tidak bisa mengoperasikan setrika listrik, sehingga dia melakukan kesalahan saat menyetrika kain/baju majikannya. Karena kecewa, majikan kemudian melakukan penyiksaan terhadap TKW ini. Berkaitan dengan ini, semua permasalahan yang muncul, harus ada pihak yang bertanggung jawab secara komprehensif, baik Kmeneterian Nakertrans, BNP2TKI, PJTKI, Kemlu, bahkan Pimpinan tertinggi di negeri ini, mengingat saat ini cukup banyak mereka yang menunggu keputusan hukuman mati.

Selanjutnya, tugas pemimpin/negara adalah melayani umat. Maka pemerintah harus melakukan proteksi ketat. Bahwa tidak sembarang TKW/TKI bisa dikirim ke luar negeri, tidak sembarang negara bisa dijadikan tujuan kerja TKW/TKI, dan tidak sembarang PJTKI berhak mengirim TKW/TKI.

Selain itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi TKW/TKI yang dikirim ke luar negeri. Namun, di luar itu semua, langkah paling aman bagi Indonesia adalah mengirim tenaga kerja di sektor formal, karena perlindungannya lebih jelas. Apalagi, Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah mencapai lewar dari US$ 3000/capita. Untuk menjaga martabat bangsa, , sudah saatnya Indonesia mengirim tenaga kerja formal, bukan non formal. ♦

Baca juga

Surga dalam Persepsi Manusia

Oleh: Dra Hj Mursyidah Thahir MA | Ketua III PP Muslimat NU SETIAP umat apapun …

Watch Dragon ball super